The Notary's Responsibility in Tax Avoidance Related to the Sale and Purchase Binding Agreement and Power of Attorney to Sell

This research discusses the responsibility of a notary in drafting a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) with a Power of Attorney to Sell, which is suspected of involving tax avoidance. The aim of this study is to analyze the notary's responsibility in cases of tax avoidance carried out through the Sale and Purchase Binding Agreement and Power of Attorney to Sell made before a notary. Currently, there are no written regulations that explicitly prohibit or allow notaries to draft such agreements suspected of tax avoidance. However, notaries must act professionally and bear significant responsibility in performing their duties by adhering to the Notary Law (UUJN), the applicable code of ethics, and the prevailing legal regulations. A notary's work must be trustworthy, reliable, and aligned with Standard Operating Procedures (SOP), from the commencement of work to achieving accurate results. In addition to professionalism, a notary is also expected to provide proper and clear legal guidance to the parties involved. This study employs a descriptive-analytical approach with a normative juridical method. The research findings indicate that tax avoidance by a buyer in the drafting of a PPJB with a Power of Attorney to Sell is considered valid if neither the original seller nor the subsequent buyer files for the annulment of the PPJB or the Power of Attorney to Sell. Nevertheless, notaries are urged to exercise greater caution when dealing with clients who intentionally engage in tax avoidance, as such actions could have negative repercussions on the notary's reputation and legal standing.

1. Aditya nUgraha, Perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual sebagai bentuk perindungan hukum bagi pembeli tanah kaveling kota Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Brwijaya Malang , 2020
2. Afriana, A. (2020). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1(2), 246-261.
3. Aribowo, A. N. (2020). Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 11(1), 85. https://core.ac.uk/download/pdf/337609792.pdf
4. Aufa Rahman, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Efektivitas Pasal 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-18/PJ/2017, 2020, Vol.4 No.(2), 134-145.
5. B.F Sihombig, 2019, Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indoenesia, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.25.
6. Budiarto, M. T. (2021). Tax Review Aspek Perpajakan atas Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan dengan mekanisme Perjanjian Nominee. Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business), 2(2).
7. Dheany , 2020 Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat Secara Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 1460/Pid.b/2019/PN.Dps, Jurnal hukum volume 2 Indonesia Notary
8. Diakses dari https://www.online-pajak.com, pada tanggal 21 November 2024
9. Emma Yosephine Sinaga, 2019, Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Berkaitan Dengan Akta Kuasa Menjual Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 387/Pdt.G/2017/Pn.Bdg), Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No.004.
10. Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No.2 Tahun 2014, LN 3 Tahun 2014, TLN 5491, Ps. 1 angka 1.
11. Khairunnisa, P., & Sitabuana, T. H. (2022). Tindakan korupsi oknum Ditjen Pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak atas pemungutan pajak. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(7), https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/139
12. Luh Putu dkk, Pengenaan Pajak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli ats tanah di Denpasar, Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 N 1 (Februari 200- Juni 2020)
13. Maria Ria, 2013, Tinjauan yuridis kepastian huku kepemilikan ha katas tanah akibat peraluhan ha katas tanah berdasarkan akta perjanjian pengikatan jual beli dengan klausul kuasa mutlak untuk menjual, Ilmu Hukum Unpar 2013
14. Muhammad Irsyad Aulad, Penyelundupan Hukum melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa Jual di Hadapan Notaris, JUrnal hukum Volume 28 No 2 , 2020, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
15. Mustika, N., Sugiharti, D. K., & Trisnamansyah, P. (2020). Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan dengan Ease of Doing Business (EODB) dalam Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1(2), 172-190.
16. Oddy Inayah Kasri, Penggunaan Kuasa Untuk Menjual di dalam praktek jual beli tanah , Jurnal Ilu Hukum , 2022
17. Pratama, Paulus Meldif Dika (2018) Akibat Hukum Akta Kuasa Menjual Lepas Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Oleh Notaris Di Kabupaten Cilacap. Masters Thesis, Fakultas Hukum Unissula
18. Putra, E. A. M., Kusuma, L. A. N., & Muslimin, M. K. (2024). Posibilitas Kehadiran Artificial Intelligence (Ai) Sebagai Pengganti Profesi Notaris Di Era Digital. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 13(2). https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1788
19. Safira dkk, 2019, AKta Kuasa dalam kaitannya dengan pemungutan Pajak Peralihan atas tanah di Kota Semarang , Jurnal Notarius Volume 12 No 1
20. Siddiq, H. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Ptsl (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 45/Pid. Sus-TPK/2021/PN Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
21. Sri Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Reportarium Edisi 3 (Januari-Juni 2015), hlm.89
22. Yolanda Kusumawati, 2022, Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Ser uasa Menjual Serta Peran Dan T an Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam anggung Jawab Notaris Dalam Pembuatannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR 46 K/PID/2019
23. Yusuf, Y., Anthoni, L., Budi, S., Puspitasari, N. L., & Zendrato, J. E. D. (2023). Mengenalkan Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Pada Remaja Di Yayasan Al-Ikhwaniyah, Limo Depok. Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin, 2(3), 16-21. http://journal.admi.or.id/index.php/JAMMU/article/view/1077