HARMONISASI HUKUM ADAT HUKUM PERTAHANAN NASIONAL TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH DALAM RANGKA PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Based on the infrastructure development plan, there are 201 national strategic infrastructure projects, including toll roads, ports, airports, railways, industrial estates, economic zones, housing, dams, irrigation networks, drinking water sector, sanitation, sea wall industry, energy sector, technology industry and education. The research utilizes a normative juridical approach. Land in Indonesia is regulated in the Basic Law on Agriculture which contains customary law, especially the recognition of customary rights as stated in Article 5 of the Basic Law on Agriculture which stipulates that the agrarian law that applies to land, water and space is customary law, as long as it does not conflict with national and state interests based on the basis of national unity, with the socialism of the Indonesian Union and with the provisions in this law and other regulations, everything taking into account factors based on religious law. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. Customary law has an important role in the development of national agricultural law, especially the Basic Agricultural Law (UUPA) which is the basis and guidelines in regulations relating to agricultural practices.

1. Agustin, Imma Widyawati, and Septiana Hariyani. Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah. Universitas Brawijaya Press. (2023).
2. Andari, Dwi Wulan Titik, and Slamet Muryono. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan (Kasus Kampung Kasepuhan Sinar Resmi, Di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)." (2019): 74-90.
3. Angela, Krisna, and Anik Setyawati. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum." Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 3 (2022): 199-216.
4. Anindyajati, Titis. "Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." Jurnal Masyarakat dan Budaya 19, no. 1 (2017): 1-14.
5. Arisaputra, Muhammad Ilham, and M. Kn SH. Reforma agraria di Indonesia. Sinar Grafika (Bumi Aksara). (2021).
6. Darmayanti, Kadek Novi, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliartini. "Peran Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 8, No. 3 (2020): 230-238.
7. Firdausy, Carunia Mulya. Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2021).
8. Lutfi, Khoirur Rizal. "Teori hukum alam dan kepatuhan negara terhadap hukum Internasional." Jurnal Yuridis 1, no. 1 (2014): 90-106.
9. Mandey, Dandy. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat Adat Minahasa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Gugatan No. 117/Pdt. G/2012/Pn. Btg)." LEX ADMINISTRATUM 10, no. 6 (2022).
10. Mustofa, M. Zainul. "Jaminan Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat Yang Terkendala Pada Fasilitas Transportasi." In Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia, vol. 1, pp. 584-593. (2021).
11. Salinding, Marthen B. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat." Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 148-169.
12. Simarmata, Rikardo. Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia. Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Centre, (2006).
13. Supriyadi, Supriyadi. "Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), (2021).
14. Tika, Tia Mayang. "Hak Masyarakatadat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Air Menurut Hukum Internasional Dan Upaya Pengaturannya Di Indonesia." (2022).
15. Perundang-undangan
16. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
17. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
18. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
19. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa