Regulation and Sanctions Against Unfair Business Competition: Challenges in Law Enforcement

This study aims to examine the effectiveness of regulations and legal sanctions in overcoming unfair business competition practices and identify the main challenges in law enforcement in Indonesia. The method used is a normative legal research method, with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The focus of the study is directed to the analysis of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and its implementing regulations, as well as its application in several decisions of the Business Competition Supervisory Commission (ICC). The results of the study show that in substance, the existing regulations are adequate to regulate and prohibit unfair business competition practices. However, implementation in the field still encounters a number of serious obstacles, such as the limited authority of ICC, difficulties in proving in practice, and weak legal awareness among business actors. Therefore, legal reforms are needed aimed at strengthening ICC's institutions, simplifying legal procedures, and imposing stricter sanctions to create a deterrent effect. In addition, sustainable political commitment and public education are also needed as part of a long-term strategy to create a healthy, fair, and competitive business competition climate in Indonesia

1. Adam, A. K. (2024). Evaluasi Kepatuhan Google Llc Terhadap Komitmen Anti-Persaingan Dalam Proses Penyelidikan Kppu. Journal Of Innovation Research And Knowledge, 4(6), 3831-3844.
2. Adnan, K. (2024). Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat. Lex Renaissance, 9(2), 478-505.
3. Adnan, K. (2024). Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat. Lex Renaissance, 9(2), 478-505.
4. Agustina, E. S., Ariani, R. S., & Hasnadewi, N. (2023). Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Studia Legalia, 4(01), 13-20.
5. Agustino, L., & Sylviana, M. (2022). Perbandingan Penanganan Covid-19 Di Indonesia Dan Vietnam.
6. Arbiantara, E. G. (2018). Kewenangan Penyadapan Praktik Kartel Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.
7. Ardianas, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Pangan Pokok Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Magister Ilmu Hukum).
8. Aryadiputra, D., Pribadi, D. S., & Subroto, A. (2022). Perbedaan Penerapan Pendekaran Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Putusan Kppu Tentang Kartel Penetapan Harga. Risalah Hukum, 18(1), 1-19.
9. Dirwansyah, D. (2024). Doktrin Single Economic Entity Dalam Perluasan Pengawasan Persaingan Usaha Secara Ekstrateritorial Di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(3), 1326-1336.
10. Effendi, A. M. (2024). Peran Hukum Anti Trust Dalam Mengatur Dan Mengadili Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Multilingual: Journal Of Universal Studies, 4(2), 186-195.
11. Fahriza, M. G. (2024). Potensi Pengaturan Leniency Program Sebagai Penegakkan Hukum Terhadap Kartel Di Indonesia (Perbandingan Leniency Program Di Jepang) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
12. Fauzan, A. (2023). Relevansi Kedudukan Dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Terlapor Pada Pemeriksaan Perkara Di Kppu Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua.
13. Fitriansyah, R. (2024). Kekuatan Hukum Putusan Kppu Dalam Menjamin Persaingan Usaha Yang Sehat Di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia, 7(2), 56-65.
14. Gede, I. K., Hosea, E., Ratnaningsih, R., Hendriana, T. I., Hulu, D., Judijanto, L., ... & Wahyuni, N. N. T. (2024). Metodologi Penelitian Manajemen Bisnis: Teori Dan Panduan Lengkap Untuk Karya Ilmiah Terbaik. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
15. Hanin, A. L., & Sh, M. (2025). Hukum Bisnis. Hukum Bisnis: Prinsip Dan Penerapannya, 44.
16. Kalianda, H. K. (2020). Problematika Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Indonesia. Wasaka Hukum, 8(1), 1-82.
17. Kaumbur, A. (2022). Monopoli Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Praktik Monopoli Yang Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Yang Sama Pada Pasar Yang Bersangkutan). Lex Crimen, 11(3).
18. Kiswoyo, T. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas Dalam Kuhp Baru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
19. Kurlillah, A. (2024). Predatory Pricing Dalam Jual Beli Produk Impor Di E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
20. Lumbanradja, K. (2024). Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Praktik Perjanjian Tertutup Pasal 15 Ayat 3 Uu No 5 Tahun 1999 Tentang Eksklusif Dealing Distribution (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
21. Malidu, R. S. (2025). Analisis Yuridis Persaingan Tidak Sehat Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
22. Nasrulloh, M. D. (2021). Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Suara Hukum, 3(1), 143-173.
23. Nasution, L. R. J. (2025). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persingan Usaha Tidak Sehat (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
24. Nugraha, R. (2020). Rekonstruksi Hukum Terhadap Penyelenggaraan Usaha Telekomunikasi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).
25. Nugrahaningsih, S. N. M. (2018). Pengambilalihan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
26. Priambodo, Z. K. (2024). Barrier To Entry Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).
27. Puruhito, M. A. S. (2023). Dampak Negatif Praktik Predatory Pricing Terhadap Persaingan Usaha (Studi Putusan Kppu No. 03/Kppu-L/2020) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
28. Putra, A. A. (2024). Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (Predator Pricing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
29. Putri, V. L. (2019). Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo Dan Pos Di Bandar Udara Kualanamu Medan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Kppu-I/2017) (Doctoral Dissertation, Universitas Yarsi).
30. Putri, V. L. (2019). Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo Dan Pos Di Bandar Udara Kualanamu Medan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Kppu-I/2017) (Doctoral Dissertation, Universitas Yarsi).
31. Rangkuti, A. H. (2022). Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018) (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).
32. Sengge, A., & Umar, W. (2024). Pengawasan Dan Penegakan Hukum E-Commerce Oleh Kppu Dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(4).
33. Sengge, A., & Umar, W. (2024). Pengawasan Dan Penegakan Hukum E-Commerce Oleh Kppu Dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(4).
34. Sinaga, O. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Media Sosial Facebook (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
35. Sirait, R. M. (2022). Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jurnal Konseling Pendidikan Islam, 3(1), 343-358.
36. Tulung, S. V., & Yusuf, H. (2024). Analisis Regulasi Hukum Dagang Atas Persaingan Usaha Dalam E-Commerce Di Era Digital. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(2), 1265-1278.
37. Vieri Iusteli Sola Kira, J. H., & Adam, R. C. (2024). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kemitraan Dan Pengaruhnya Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp), 5(2).
38. Widijantoro, J. (2025). Ombudsman Sektor Swasta: Mewujudkan Akses Keadilan Dan Perlindungan Konsumen. Deepublish.
39. Wijaya, M. A. (2021). Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Tinjauan Yuridis (Undang–Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
40. Wiranto, R. D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Umkm Terhadap Praktik Monopolo Di Era Digital= Legal Protection For Micro, Small And Medium Enterprises Against Monopoly Practices In The Digital Era (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).