The Importance of Realizing Fair, Beneficial and Definitive Criminal Case Resolution Based on the Principles of Deliberation and Consensus

Authors

  • Rusydi Sastrawan Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
  • Usman Usman Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
  • Herlambang Herlambang Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.61942/jhk.v1i3.166

Keywords:

Principles of deliberation and consensus, customary law, justice, legal certainty and legal expediency

Abstract

The principle of Musyawarah Mufakat is the basis or basic law for deliberation, urun rembug or joint discussion to resolve problems to finally make decisions that are agreed upon or agreed upon or find solutions to resolve problems that are mutually agreed upon. The culture of deliberation, as a value system lived by the Indonesian people, is a spirit for each party in the deliberation to resolve conflicts, for example, will try to reduce their stance so that a meeting point that is beneficial to all parties can be reached, which leads to consensus. What is decided in the deliberation to resolve the conflict slowly develops into customary law. This research will discuss how the deliberation principle of consensus is regulated in the settlement of criminal cases to realize justice, certainty and legal benefits, and what is the urgency of the deliberation principle of consensus in the settlement of criminal cases to realize justice, certainty and legal benefits. This research uses normative juridical research methods using a statutory approach (state approach), case approach (case approach), comparative approach (comparative approach), conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of the research, the principle of deliberation has been applied for a long time, both in the old order, the new order and at this time, although not every stage of the law enforcement process has been carried out, especially at the most crucial stage, namely investigation and prosecution. Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code has regulated the enactment of laws that live and develop in society so that it is deemed necessary and very important for the Criminal Procedure Law in the future (Ius Constituendum) to regulate the settlement of criminal cases based on the principle of consensus to follow up on the material law that has been passed and is very irrelevant to criminal law enforcement in Indonesia if Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code remains in effect after the enactment and enactment of the new Criminal Code.

References

Andi Hamzah. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bagir Manan. . 2008. Restoratif Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Rey Japa Bramada. 2022.Padmono Wibowo. Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Arga Makmur. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Volume 10 No 1. Februari.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1994 Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Pasal 5 ayat (3) huruf c Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 8 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif

Pasal 2 Peratutran Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

Mahkamah Agung, Varia Peradilan, Tahun ke VI, No. 72, September 1991.

Mahkamah Agung, Varia Peradilan, Tahun ke XII, No. 151, April 1998.

Barda Nawawi Arief. 2001.Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan., Bandung: Citra Adiitya Bakti. h.75. Dapat juga dilihat pada Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. 2022.

Fais Yonas Bo’a. 2018.Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Konstitusi. Volume 15. Nomor 1. Edisi Maret.

Butir-butir Pancasila sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Bambang Poernomo. 1988. Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Sumur Bandung, Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Downloads

Published

2024-04-28

How to Cite

Sastrawan, R., Usman, U., & Herlambang, H. (2024). The Importance of Realizing Fair, Beneficial and Definitive Criminal Case Resolution Based on the Principles of Deliberation and Consensus. JHK : Jurnal Hukum Dan Keadilan, 1(3), 46–54. https://doi.org/10.61942/jhk.v1i3.166

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.