Legal Politics of Land Dispute Settlement Post The Implementation of The Work Copyright Law in Realizing Security and Justice of Land Rights in Indonesia

The enactment of Law No. 11/2020 on Job Creation has drastically changed the legal policy on land rights, for example, building use rights and use rights provide rights not only to land on the surface of the earth but are now extended to above-ground and underground spaces. Another legal issue is the term of the right which is set at once up to 50 years for building use rights and 60 years for business use rights and still has the right to extend up to 30 years for building use rights or 35 years for business use rights. This research is a normative juridical research. This research aims to analyze the impact of changes in land rights legal policy caused by the Job Creation Law, as well as examine solutions that can be applied to solve the problem of agrarian law anomalies in Indonesia. As an implication, Indonesia currently has two laws that both regulate land rights, namely the Basic Agrarian Law and the Job Creation Law. This makes Indonesia's agrarian law an anomaly. The best solution to resolve this anomaly in land rights law is to not continue legal remaking Law Number 11 of 2020 or to reinterpret the norms.

1. A. Book
2. Ahmad Nashin Luthfi, Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, ataukah Tanah Negara? (Sengketa Tanah Pesisir di Kebumen, Jawa Tengah), (Bogor: Sajogyo Institute, 2014)
3. Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, dan Ditta Chandra Putri, Arsitektur penerapan omnibus law melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-Undang, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 4, 2020
4. Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, dan Ditta Chandra Putri. ‘Arsitektur penerapan omnibus law melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-Undang’, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020, Vol.2
5. Ann Seidman et. al., Legislative Drafting for Democratic Social Change, London, Kluwer Law International, 2001Heru Saputra Lumban Gaol dan Rizky Novian Hartono, Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria, Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2021
6. Lihat, Helmi, Fitria, Retno Kusniati, Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi, Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021
7. Putri Lestari, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila, SIGn Jurnal Hukum 1, No. 2, 2020.
8. Ria Maya Sari, Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mulawarman Law Review 2, 2020, 6 (1).
9. Yusuf Suramto, Menggapai Tanah Sepetak, LPH YAPHI, Surakarta, 2018
10. B. Journal/Scientific Paper
11. Ria Maya Sari, Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Vol.3, 2020
12. Shanti Dwi Kartika, Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Hukum Info Singkat, Vol. XII. No. 20, 2020
13. Syahriza Alkohir Anggoro, Transplantasi Hukum Di Negara-Negara Asia: Suatu Perbandingan, Indonesia Law Reform Journal
14. C. Legislation
15. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.
23. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi, 27 Oktober 2016.