Legal Consequences for Wrong Land Plot Objects in the PTSL Program (Case Study in Lemahkarya Village)

This research examines errors in land parcels in certificates that have been issued in the Complete Systematic Lan Registration Program (PTSL), errors in land parcels in certificates that have been issued result in legal defects or administrative defects. By using research question: Legal consequences of Wrong Land Plot Objects in the PTSL Program. The research method used is empirical. The results of the research show that “Article 62 paragraph (1) of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 3 of 2011 explains that certificates of land right which contain administrative legal defect can be canceled or changed by the government in recording the maintenance of land registration data according to statutory regulations.” The BPN and TUN systems allow for the cancellation of certificates, which may then be reissued or re-registered

1. BOOK
2. Amarohman, F. J & Wijaksono, O. O. F. (2021). Buku Ajar Hukum Agraria. Semarang: UNDIP Press.
3. Palenewen, James. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung: Widina Media Utama
4. LEGISLATION
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
6. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
7. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011
10. JOURNAL
11. Diva Sukmawati, P. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Genetris, 2(2).
12. Manthovani, R., Istiqomah (2017). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. (Vol. 2, Issue 2).
13. Ni Made Silvia Gayatri, I. P. (2021). Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat cacat Administrasi. Jurnal Analog Hukum, 79-83.
14. Rachmawati, S. A. (2021). Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Lapangan Di Desa Bantul. Pranata Hukum, (Vol. 3, Issue 1).
15. Rokhmansyah, M. F., & Octarina, N. F. (2022). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap. Jurnal Justisia, 7(2).
16. Solichin, Nurul. (2024). Optimalisasi Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten Karawang. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
17. Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 92.
18. Syahyuti, P. (2004). Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Kendala Pelaksanaan Reform Agraria. Forum Penelitian Argo Ekonomi, 22(2), 89-101.