Dynamics of the Meeting Between Customary Law and Modern Law in Resolving Land Disputes in Rural Communities

Land for rural communities, the majority of whom are indigenous, is a source of livelihood. Unfortunately, indigenous people often do not have official documents on land ownership, which creates legal uncertainty. This is utilized by some individuals to claim land illegally, leading to disputes. This research wants to know how the dynamics between customary law and state law in resolving land disputes, The results of data analysis show that synergy between customary law and modern law is needed to realize justice for the community. This can be done through mediation through customary justice institutions or local wisdom-based dispute resolution.

1. Journal
2. Harsono, B. (2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Edisi Revisi. Cetakan 10. Jakarta: Djambatan
3. Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. Sasi, 27(1), 102-112.
4. Mawardi, D. R. (2015). Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Masalah-Masalah Hukum, 44(3), 275-283.
5. Putra, Y. H., & Farda, N. F. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Agraria Nasional. Journal Review of Justisia, 1(1), 059-074.
6. Salamat, Y. (2016). Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(04), 411-420.
7. Soekanto. S. (1983). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali.
8. Utomo, S. (2018). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional. Jurnal Hukum Media Bhakti.
9. Yunus, M. (2013). Konflik pertanahan dan penyelesaiannya menurut adat di Provinsi Riau. Menara Riau, 12(1), 23-40.
10. Zia, H. (2021). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanahulayat Di Indonesia. DATIN LAW JURNAL, 2(1), 22-34.
11. Rahmasari, B., Umami, A., & Gautama, T. (2023). Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif. Muhammadiyah Law Review, 7(2), 60-77.
12. Soro, E. E. T. G., Oematan, B. M., Jawa, M. I. J., Letik, C. H., Siki, M. A., Sunardi, S. S., & Rede, S. D. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada-NTT. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(5).
13. Ilham, M. H. (2018). Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017).
14. Law
15. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah