FORMULASI NON PROSECUTION AGREEMENT (NPA) DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA MEWUJUDKAN NILAI KEMANFAATAN

Since the reform era until now various efforts and efforts to prevent and eradicate corruption have been made by the government, but corruption in Indonesia still exists, in the context of development in all fields of life. One of the most rampant corrupt practices in Indonesia is the practice of money laundering, which does not show clear or transparent activities as well as ordinary crime. Normative legal research is used as a research methodology. The purpose of the perpetrators disguising or bleaching the assets of the illegal business is to protect or cover up their criminal activities or illegal business which is the source of funds or money to be cleaned or laundered. Normative research focuses on a list of positive, systematic laws and concepts about the applicable law. This research uses secondary legal sources, which are evaluated through qualitative descriptive analysis. . The cost of handling a case that is not small becomes an additional problem in the settlement of money laundering cases with criminal origin. The absence of Asset Forfeiture Law is also an obstacle in terms of law enforcement. Problems arising from operational costs in pursuing TPPU assets and their maintenance are sometimes not balanced with the value of these assets through the state auction system. Therefore, legal development is needed so that the enforcement of criminal offenses by law.

1. Djufri, Darmadi, Derry Angling Kesuma, and Kinaria Afriani. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (2020): 120-132.
2. Firdaus, Achmad, And Handoyo Prasetyo. "Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara." Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 8, No. 3 (2021): 301-308.
3. Ginting, Yuni Priskila, and Astrid Athina Indradewi. "Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19: Suspicious Financial Transactions from Electronic Money During the Covid-19 Pandemic." In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol. 7, no. 2, pp. 455-476. (2021).
4. Hidayat, Wahyu. "Strategi Dan Cara Penyelesaian Pencegahan Dalam Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)." SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan 2, no. 1 (2022): 70-77.
5. Isabana, Ilham, Lalu Parman, And Laely Wulandari. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Yang Menerima Dana Hasil Money Laundering Berdasarkan Uu Tindak Pidana Pencucian Uang." Parhesia 1, No. 1 (2023): 7-14.
6. Membalik, Claudia. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." Lex Privatum 10, no. 4 (2022).
7. Mustari, Muh Yusuf, Muh Akbar, and Moh Yusuf Hasmin. "Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata." Jurnal Kolaboratif Sains. (2022).5 (5): 256-264.
8. Mustari, Ruslan. "Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." Clavia 21, No. 1 (2023): 181-195.
9. Nelson, Febby Mutiara. Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, (2019).
10. Rasidi, Moh. "Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)." Dinamika 28, no. 10 (2022): 4523-4542.
11. Roeroe, Samuel Williams. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan." Lex Administratum 10, No. 5 (2022).
12. Sholihah, Imas. The Importance of Tax Amnesty Policy in Order to Overcome Tax Evasion in Indonesia. Journal of Legal Dynamics Unsoed 16: 273–79. (2016)
13. Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma, and R. B. Sularto. "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 227-244.